Makalah Prinsip-Prinsip dan Asas Hukum Islam | Makalah Tarikh

I. PENDAHULUAN

Zaman modern telah menempatkan manusia menjadi bagian dan perkembangan yang penuh dengan tantangan dan persaiangan yang menyebabkan munculnya nilai dan kebutuhan baru bagi mereka yang tidak lagi sekedar sederhana. Eksistensi syari’at Islam yang konsisten pada prinsip dan asasnya tidaklah harus statis, tetapi justeru harus fleksibel dan dapat mereduksi perkembangan dan kemajuan kehidupan manusia.

Hal ini merupakan kegiatan aktualisasi kembali agama Islam, dimana secara garis besarnya adalah menekankan pada pengejawantahan Islam dengan menginterpretasi kembali sumber hukum Islam dengan menggunakan kebutuhan, situasai, dan kondisi dewasa ini sebagai paradigmanya[1].

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka orang Islam dituntut untuk dapat melakukan rekonstruksi terhadap khazanah hukum Islam secara inovatif melalui media ijtihad. Sebab kajian soal ijtihad akan selalu aktual, mengingat kedudukan dan fungsi ijtihad tidak bisa dipisahkan dengan produk-produk fiqh yang senantiasa fleksibel dan perkembangannya berbanding lurus dengan kehidupan dan kebutuhan manusia.

Namun dengan adanya fleksibelitas dalam syari’at Islam dan tuntutan bahwa hukum Islam harus senantiasaup to date dan dapat mereduksi perkembangan kehidupan ummat bukan berarti ajaran Islam, terutama fiqhnya tidak konsisten dan bebas menginterpretasikan Al-Qur’an dan Sunnah sesuai kebutuhan hidup manusia sehingga aktualisasi hukum Islam melalui pintu ijtihad dalam prakteknya dapat menggeser keqat’ian Al-Qur’an dan Sunnah hanya untuk memberikan legitimasi kepentingan manusia, baik politik, ekonomi, sosial, hukum dan lain sebagainya dengan dalih tuntutan humanisme. Hal tersebutlah yang mendorong prinsip-prinsip dan asas-asas hukum Islam lahir(dibentuk) sebagai upaya untuk membentengi syari’at Islam yang kontemporer namun dalam proses pengistinbatan hukumnya tetap memperhatikan rukh-rukh syari’ahnya.

II. PEMBAHASAN

A. Prinsip-prinsip Hukum Islam

Syari’at Islam adalah pedoman hidup yang ditetapkan Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia agar sesuai dengan keinginan Al-Qur’an dan Sunnah. Dalam kajian ilmu ushul fiqh, yang dimaksud dengan hukum Islam ialah kitab (firman) Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, atau dengan kata lain, hukum Islam ialah seperangkat aturan yang ditetapkan secara langsung dan lugas oleh Allah atau ditetapkan pokok-pokonya untuk mengatur hubungan antara manusia dan tuhannya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam semesta.

Adapun Abu Zahrah mengemukakan pandangannya, bahwa hukum adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf baik berupa iqtida (tuntutan perintah atau larangan), takhyir(pilihan) maupun berupa wadh’i (sebab akibat). Ketetapan Allah dimaksudkan pada sifat yang telah diberikan oleh Allah terhadap sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf[2]. Hasbi Ash-Shiddiqie mendefinisikan hukum secara lughawi adalah “menetapkan sesuatu atas sesuatu[3].

Sebagaimana hukum-hukum yang lain, hukum Islam memiliki prinsip-prinsip dan asas-asas sebagai tiang pokok, kuat atau lemahnya sebuah undang-undang, mudah atau sukarnya, ditolak atau diterimanya oleh masyarakat, tergantung kepada asas dan tiang pokonya.

Secara etimologi (tata bahasa) prinsip adalah dasar, permulaan, aturan pokok[4]. Juhaya S. Praja memberikan pengertian prinsip sebagai berikut: permulaan; tempat pemberangkatan; itik tolak; atau al-mabda[5].

Adapun secara terminologi Prinsip adalah kebeneran universal yang inheren didalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya. Prinsip hukum Islam meliputi prinsip umum dan prinsip umum. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat unuversal. Adapun prinsip-prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam[6].

Prinsip-prinsip hukum Islam menurut Juhaya S. Praja sebagai berikut :

1. Prinsip Tauhid

Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La’ilaha Illa Allah (Tidak ada tuhan selain Allah). Prinsip ini ditarik dari firman Allah QS. Ali Imran Ayat 64. Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manipestasikesyukuran kepada-Nya. Dengan demikian tidak boleh terjadi setiap mentuhankan sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada keseluruhan kehendak-Nya.

Prinsip tauhid inipun menghendaki dan memposisikan untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah (Al-Qur’an dan As-Sunah). Barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, maka orang tersebut dapat dikateegorikan kedalam kelompok orang-orang yang kafir, dzalim dan fasiq (Q.S. ke 5 Al-Maidah : 44, 45 dan 47). Dari prinsip umum tauhid ini, maka lahirlah prinsip khusus yang merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid ini, umpamanya yang berlaku dalam fiqih ibadah sebagai berikut :

a. Prinsip Pertama : Berhubungan langsung dengan Allah tanpa perantara, artinya bahwa tak seorang pun manusia dapat menjadikan dirinya sebagai zat yang wajib di sembah.

b. Prinsip Kedua : Beban hukum (takli’f) ditujukan untuk memelihara akidah dan iman, penyucian jiwa (tajkiyat al-nafs) dan pembentukan pribadi yang luhur, artinya hamba Allah dibebani ibadah sebagai bentuk/aktualisasi dari rasa syukur atas nikmat Allah.

Berdasarkan prinsip tauhid ini melahirkan azas hukum Ibadah, yaitu asas kemudahan/meniadakan kesulitan. Dari asas hukum tersebut terumuskan kaidah-kaidah hukum ibadah sebagai berikut :

a. Al-ashlu fii al-ibadati tuqifu wal ittiba’, yaitu pada pokoknya ibadah itu tidak wajib dilaksanakan, dan pelaksanaan ibadah itu hanya mengikuti apa saja yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya

b. Almasaqqah tujlibu at-taysiir, kesulitan dalam melaksanakan ibadah akan mendatangkan kemudahan

2. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam bahasa Salaf adalah sinonim al-mi’za’n (keseimbangan/ moderasi). Kata keadilan dalam al-Qur’an kadang diekuifalensikan dengan al-qist. Al-mizan yang berarti keadilan di dalam Al-Qur’an terdapat dalam QS. Al-Syura : 17 dan Al-Hadid : 25;

“ Allah-lah yang menurunkan Kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan). dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu (sudah) dekat ?[7]”( QS. Al-Syura : 17)

Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa[8]”.(QS. Al-Hadid : 25)

Term „keadilan‟ pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi, menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa perintah Allah ditujukan bukan karena esensinya, seba Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemadaratan dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas prilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat[9]. Penggunaan term “adil/keadilan” dalam Al-Quran diantaranya sebagai berikut :

a. QS. Al-Maidah : 8, “ Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”[10].

Manusia yang memiliki kecenderungan mengikuti hawa nafsu, adanya kecintan dan kebencian memungkinkan manusia tidak bertindak adil dan mendahulukan kebatilan daripada kebenaran (dalam bersaksi) ;

b. QS. Al-An‟am : 152,” Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”.

Perintah kepada manusia agar berlaku adil dalam segala hal terutama kepada mereka yang mempunyai kekuasaan atau yang berhubungan dengan kekuasaan dan dalam bermuamalah/berdagang ;

c. Kemestian berlaku adil kepada sesama isteri QS. An-Nisa : 128, “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan[11].”;

d. Keadilan sesama muslim, QS. Al-Hujrat : 9,”Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.[12];

e. QS. Al-An’am :52, “Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaanNya. kamu tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatan mereka dan merekapun tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu (berhak) mengusir mereka, (sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim)”

Keadilan yang berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi manusia (mukalaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban tersebut.

Dari prinsip keadilan ini lahir kaidah yang menyatakan hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu, yakni suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan, yaitu : Artinya : Perkara-perkara dalam hukum Islam apabila telah menyeempit maka menjadi luas; apabila perkara-perkara itu telah meluas maka kembali menyempit. Teori „keadilan‟ teologi Mu‟tazilah melahirkan dua terori turunan, yaitu : 1) al-sala’h wa al-aslah dan 2) al-Husna wa al-qubh. Dari kedua teori ini dikembangkan menjadi pernyataan sebagai berikut :

a. Pernyataan Pertama : Allah tidaklah berbuat sesuatu tanpa hikmah dan tujuan” perbuatan tanpa tujuan dan hikmah adalah sia-sia

b. Pernyataan Kedua : Segala sesuatu dan perbuatan itu mempunyai nilai subjektif sehingga dalam perbuatan baik terdapat sifat-sifat yang menjadi perbuatan baik. Demikian halnya dalam perbuatan buruk. Sifat-sifat itu dapat diketahui oleh akal sehingga masalah baik dan buruk adalah masalah akal.

3. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar

Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan ridloi Allah dalam filsafat hukum Barat diartikan sebagai fungsi social engineering hukum. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar didasarkan pada QS. Al-Imran : 110,

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”[13].

Pengkategorian Amar Makruf Nahi Mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan akal.

4. Prinsip Kebebasan/Kemerdekaan

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama/hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demontrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dl arti luasyg mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Keberagaman dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama, hal ini berdasarkan QS. Al-Baqarah : 256 dan Al-Kafirun : 5;

“ Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui[14] (QS. Al-Baqarah : 256)

“ Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang Aku sembah”[15]. (QS. Al-Kafirun : 5)

5. Prinsip Persamaan/Egalite

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah (al-Shahifah), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis.

6. Prinsip At-Ta‟awun

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan.

7. Prinsip Toleransi

Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan ummatnya, tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Wahbah Az-Zuhaili, memaknai prinsip toleransi tersebut pada tataran penerapan ketentuan Al-Qur‟an dan Hadits yang menghindari kesempitan dan kesulitan, sehingga seseorang tidak mempunyai alasan dan jalan untuk meninggalkan syari‟at ketentuan hukum Islam. Dan lingkup toleransi tersebut tidak hanya pada persoalan ibadah saja tetapi mencakup seluruh ketentuan hukum Islam, baik muamalah sipil, hukum pidana, ketetapan peradilan dan lain sebagainya [16].

Asas asas hukum islam

Asas secara etimologi memiliki makna dalah dasar, alas, pondamen. Adapun secara terminologinya Hasbi Ash-Shiddiqie mengungkapkan bahwa hukum Islam sebagai hukum yang lain mempunyai azas dan tiang pokok sebagai berikut :

Asas Nafyul Haraji yang berarti meniadakan kepicikan, artinya hukum Islam dibuat dan diciptakan itu berada dalam batas-batas kemampuan para mukallaf. Namun bukan berarti tidak ada kesukaran sedikitpun sehingga tidak ada tantangan, sehingga tatkala ada kesukaran yang muncul bukan hukum Islam itu digugurkan melainkan melahirkan hukum Rukhsah.

Asas Qillatu Taklif yang berarti tidak membahayakan taklifi, artinya hukum Islam itu tidak memberatkan pundak mukallaf dan tidak menyukarkan.

Asas Tadarruj (bertahap), artinya pembinaan hukum Islam berjalan setahap demi setahap disesuaikan dengan tahapan perkembangan manusia.

4 Asas Kemaslahatan Manusia yang artinya bahwa hukum Islam seiring dengan dan mereduksi sesuatu yang ada dilingkungannya.

5 Asas Keadilan Merata, artinya bahwa hukum Islam sama keadaannya tidak lebih melebihi bagi yang satu terhadap yang lainnya.

6 Asas Menetapkan Hukum Berdasar Urf yang Berkembang Dalam Masyarakat Hukum Islam dalam penerapannya senantiasa memperhatikan adat/kebiasaan suatu masyarakat.

7 Asas Syara Menjadi Dzatiyah Islam artinya bahwa hukum yang diturunkan secara mujmal memberikan lapangan yang luas kepada para filusuf untuk berijtihad dan guna memberikan bahan penyelidikan dan pemikiran dengan bebas dan supaya hukum Islam menjadi elastis sesuai dengan perkembangan peradaban manusia.

III. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas kita dapat mengtahui bahwa prinsip-prinsip dan asas-asas hukum Islam dibuat(ada) untuk mangaarahkan hukum-hukum islam yang dituntut harus sesuai dengan tuntutan zaman tetap pada pada tujuan penyariatan syariat Islam itu sendiri dan apa yang akan dibawa hukum Islam untuk mencapai tujuannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abu, Zahrah. 1994.Ushul Fiqh, Jakarta:Pustaka Firdaus

Ash-Shiddiqie ,Hasbi, 1958.Pengantar Hukum Islam. Jakarta : Bulan Bintang

Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Dharuurah Al-Syar’iyyah, Muasasah al-Risalah. Damaskus

Az-Zuhaili, Wahbah.1997. Konsep Darurat Dalam Hukum Islam. Jakarta:Gaya Media Pratama

DEPAG, 2006.Alqur’an dan terjemahnya.Surabaya:karya agung

Suryadi, 1980. Kamus Baru Bahasa Indonesia. Surabaya:Usaha Nasional

S. Praja, Juhaya .1995.Filsafat Hukum Islam. Bandung : LPPM Unisba

Tunjangan Hakim Naik Rp10 Juta Pada 2013

 

JAKARTA – Masalah kesejahteraan hakim yang membuat wakil tuhan tersebut berani bermain kasus, sebentar lagi akan teratasi.
 
Menurut Komisioner Komisi Yudisial (KY), Jaja Ahmad Jayus, banyaknya hakim nakal terutama di daerah selalu menjadi problema. Alasannya, karena tunjangan yang kecil sehingga berani melanggar kode etik.
 
“Ada perubahan di daerah, yang tadinya mulai mengeluh pendapatan dapat teratasi. Berarti sudah tidak bisa neko-neko. Itu sudah ada perubahan budaya, tinggal perasaan itu konkrit tidak dengan tidak melanggar atau melakukan perbuatan itu (bermain kasus),” kata Jaja, usai Polemik Sindo Radio, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/12/2012).
 
Jaja menuturkan, tunjangan kemahalan bagi hakim di daerah ini rencananya akan cair pada Januari mendatang. “Kesejahteraan mudah-mudahan Januari 2013 sudah cair,” jelasnya.
 
Nantinya, sambung dia, tunjangan kemahalan bagi hakim ini dikhususkan bagi hakim daerah yang bisa mencapai Rp10 juta, jika dia berada didaerah terpencil. “Tunjangan daerah bisa sampai Rp10 juta tergantung daerahnya seperti Fak-Fak,” tuturnya.
 
Lebih lanjut, Jaja mengatakan, tunjangan kemahalan bagi hakim tidak bwerlaku bagi hakim yang berada di Pulau Jawa. “Kalau pulau Jawa, tidak ada tunjangan kemahalan. Setiap daerah berbeda-beda tunjangan kemahalannya, dan yang menetapkan Kementerian Keuangan,” pungkasnya.

sumber: http://news.okezone.com/read/2012/12/22/339/735858/tunjangan-hakim-naik-rp10-juta-pada-2013

Ibu Hamil dan Anaknya Dibantai Kakak Beradik Supardan Irianto dan Achmad Suganda Karena Dendam

Pembunuhan yang menimpa ibu bernama Rika R. Damayanti (32) beserta anaknya, Benyamin Nataniel (8), diduga dipicu dendam. Dua orang karyawan yang diduga pelaku sempat terlibat cekcok dengan korban.

Umri (40), salah seorang warga yang biasa beraktifitas di sekitar Toko Kasur Murah Jaya Makmur di Jalan Jatinegara Barat, RT 01 RW 06 Bali Mester, Jatinegara, Jakarta Timur itu mengungkapkan, dua karyawan yang diduga sebagai pelaku baru bekerja selama tiga bulan.

“Tadi pagi mereka dipecat. Pemilik tokonya bilang, kamu kan sudah dipecat, ngapain lagi datang ke sini? Gitu,” ujarnya meniru pembicaraan karyawan yang diduga sebagai pelaku dengan korban saat ditemui, Kamis (15/11/2012).

Sekitar pukul 15.00 WIB, Umri baru mengetahui insiden pembunuhan tersebut dari tukang parkir setempat. Pemilik toko yang menjual karpet dan kasur atas nama Daniel itu datang dan mendapati tokonya dalam kondisi rolling door tertutup.

“Saya baru tahu ada kejadian pembunuhan itu juga jam 15.00 WIB, kondisi toko sudah ramai. Masalah karyawannya itu saya sudah enggak ngeh lagi deh,” lanjutnya.

Sementara, Senut (60), salah seorang warga lainnya mengatakan, pukul 15.15 WIB dirinya mendengar teriakan ‘pembunuh’ dari toko itu. Ia yang tengah berjualan di belakang toko pun mendatangi toko tersebut dan masuk ke dalam. Kedua korban ditemukan tewas dengan kondisi usus terburai akibat sabetan senjata tajam.

“Ditemukan di dalam WC dua-duanya. Saya yang ngeliat pertama kali karena enggak ada yang berani liat. Ibu menghadap kanan, anaknya menghadap kiri,” ujarnya.

Rika yang tengah mengandung empat bulan mengalami luka sabet senjata tajam jenis golok. Begitu juga dengan sang anak yang juga mengalami luka sabet senjata tajam di perut, lengan, dan luka memar di wajah.

Berdasarkan informasi di lapangan, dua orang karyawan itu berinisial S dan AS. Keduanya diketahui adalah kakak beradik yang bekerja di toko tersebut. Keduanya pun diketahui telah menghilang dari indekost pelaku di bilangan Kampung Melayu atau pun lokasi kejadian.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Timur, AKBP M. Soleh membenarkan pelaku adalah kedua karyawannya. Kini, pihaknya tengah melakukan penyelidikan. “Pelaku sudah kami identifikasi, mereka sedang kami buru,” ujarnya.

Seorang ibu yang dibunuh di toko miliknya di Jalan Jatinegara Barat, Jatinegara, tewas dalam kondisi tengah mengandung empat bulan. Selain korban dan janinnya, anak korban juga tewas dibunuh di toko tersebut.

Korban bernama Rika Rahma Damayanti (32) dan putra kandungnya Benyamin Nataniel (8) ditemukan tewas bersimbah darah di kamar mandi toko karpet dan kasur Murah Jaya Makmur, Kamis (15/11/2012) sore. Mereka ditusuk di bagian perut dengan senjata tajam yang digunakan pelaku.

“Ibunya lagi hamil empat bulan. Tangan sama perutnya disabet pakai golok. Saya sempat lihat korban soalnya,” ujar Winson (46), salah seorang warga setempat, Kamis (15/11/2012).

Berdasarkan informasi dari petugas Polres Jakarta Timur, kedua korban ditemukan pertama kali oleh suami Rika bernama Daniel sekitar pukul 15.15 WIB di dalam kamar mandi lantai satu toko mereka. Kondisi fisik korban mengenaskan. Rika yang tengah mengandung empat bulan mengalami luka sabet senjata tajam jenis golok. Begitu juga dengan sang anak yang juga mengalami luka sabet senjata tajam di perut, lengan dan luka memar di wajah.

Warga tak menyangka kedua korban tewas dengan cara yang mengenaskan. “Enci (Rika) sama engkohnya (Daniel) padahal baik-baik loh orangnya,” ujar Winson.

Saksi mengatakan, sebelum peristiwa tersebut, dua orang karyawan yang diduga pelaku tidak boleh masuk bekerja pada pagi harinya. Itu terjadi karena keduanya terlibat cekcok mulut dengan orang lain yang belum diketahui identitas dan persoalannya.

Hingga kini, belum diketahui kronologi lengkap pembunuhan tersebut. Kedua jenazah telah dibawa ke ruang jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) sekitar pukul 17.30 WIB. Sementara, lokasi kejadian telah diberi garis polisi.

Pembunuhan sadis yang menimpa seorang ibu hamil bernama Rika R Damayanti (32) dan anaknya, Benyamin Nataniel (8), menyingkap fakta baru. Selain membunuh, pelaku yang diduga karyawan korban dan berjumlah dua orang tersebut juga melakukan aksi perampokan.

“Saya kecewa, itu di televisi polisi ngomongnya dendam. Itu bukan dendam, itu perampokan. Masalahnya HP, duit, dan ATM anak saya hilang semua,” ujar Ali Suwandi, ayah Rika, kepada Kompas.com, Jumat (16/11/2012).

Ali menjelaskan, setelah insiden tersebut, harta anaknya yang hilang berupa uang sebesar Rp 1,5 juta, dua unit ponsel merek Samsung dan Flexi, serta dompet berisi KTP, ATM, dan dokumen penting lain. Menurut Ali, kedua karyawan berinisial S dan AS, yang diduga pelaku pembunuhan disertai perampokan itu, baru bekerja di toko anaknya selama tiga bulan terakhir. Dua pemuda tersebut direkrut dari mantan karyawan atas nama Alfian. Ali sangat menyesalkan kejadian berdarah yang merenggut cucu, anak, dan calon cucu yang tengah dikandung oleh Rika.

“Saya tanya Pian (Alfian), dia bilang dua orang itu baik, makanya saya percaya. Sekarang anak saya, cucu saya, sama janin yang ada di anak saya sudah enggak ada,” ujarnya.

Kini jenazah Rika dan Benyamin masih disemayamkan di Rumah Duka Santo Carolus, Salemba, Jakarta Pusat. Keluarga korban masih akan melakukan koordinasi terkait pemakaman korban, apakah dengan kremasi atau dikubur.

Rika dan putranya ditemukan tewas bersimbah darah di kamar mandi toko kasur dan karpet Murah Makmur Jaya, Jalan Jatinegara Barat, Nomor 39, RT 01 RW 06, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (15/11/2012) sore. Rika kena sabetan senjata tajam jenis golok di perut bagian kanan sehingga mengalami luka parah. Begitu juga dengan anaknya, yang mengalami luka sabet golok di perut, lengan, dan luka sobek di wajah.

Dua orang kakak beradik yang diduga melakukan pembunuhan terhadap majikannya di Jatinegara, Jakarta Timur, dikenal kerap berbuat onar. Salah satu perbuatan onar pelaku terjadi beberapa hari sebelum insiden pembunuhan, Kamis (16/11/2012) lalu.

Hasaniah (60), ibu angkat dua orang terduga pelaku mengungkapkan, beberapa hari sebelum insiden pembunuhan, kakak beradik yang baru bekerja selama tiga bulan di toko kasur dan karpet milik korban itu terlibat keributan dengan sesama penghuni indekos. Rumah indekos itu milik orangtua Rika R Damayanti, ibu hamil yang dibunuh oleh kedua pelaku berinisial SR dan AS tersebut.

“Si AS itu memang orangnya rusuh. Anak kos yang lain enggak suka karena mau tidur enggak bisa karena AS berisik,” ujar Hasaniah saat ditemui Kompas.com, Jumat (16/11/2012).

SR diketahui sebagai kakak, AS adalah adiknya. Kedua terduga tersangka menghuni indekos di Jalan Permata II, RT 02/RW 06, Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, milik orangtua korban.

Ikut tersulut amarah atas keributan yang melibatkan adiknya AS, SR pun turun tangan. Ia mengambil golok dan mengancam para penghuni indekos. Keributan tersebut cepat berakhir karena penghuni lain di indekos itu mengalah kepada SR dan AS. Namun, karena kesal terhadap perilaku kedua kakak beradik perantauan itu, penghuni indekos mengadukan ulah mereka kepada Ali Suwandi, sang pemilik indekos. Kebetulan SR dan AS bekerja di toko milik anak Ali.

“Si SR sama AS diusir sama Koh Ali gara-gara kelakuannya kayak gitu. Anak-anak kostan lain bilangnya suka kehilangan barang juga,” kata Hasaniah.

Keputusan berisiko

Ali membenarkan bahwa ia sempat mengusir SR dan AS dari indekos. Atas kelakuan kakak beradik tersebut, Ali pun menyuruh Rika, anaknya, untuk menasihati SR dan AS. Namun, ia tak menyangka justru berujung pada insiden pembunuhan terhadap anak dan cucunya.

“Saya bilang, ‘Kamu enggak boleh tidur di sini lagi.’ Saya enggak ngeh kalau itu berisiko merenggut anak dan cucu saya,” ujar Ali sambil menangis, Jumat.

Kini jenazah Rika dan Benyamin masih disemayamkan di Rumah Duka Santo Carolus, Salemba, Jakarta Pusat. Keluarga korban masih akan melakukan koordinasi terkait pemakaman korban, apakah dengan kremasi atau dikubur.

Rika dan putranya ditemukan tewas bersimbah darah di kamar mandi toko kasur dan karpet Murah Jaya Makmur, Jalan Jatinegara Barat, Nomor 39, RT 01 RW 06, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (15/11/2012) sore. Rika kena sabetan senjata tajam jenis golok di perut bagian kanan sehingga mengalami luka parah. Begitu juga dengan anaknya, yang mengalami luka sabet golok di perut, lengan, dan luka sobek di wajah.

Pelaku pembunuhan terhadap Rika Ramadayanti (32) dan putranya, Benjamin Nataniel Septian (8), ternyata tak bisa berlama-lama lari dari perbuatan kejam mereka. Supardan Irianto alias Andi dan Achmad Suganda alias Anda berhasil ditangkap petugas reserse gabungan Polrestro Jakarta Timur dan Polsektro Jatinegara.

“Kedua pelaku ditangkap di daerah Kotabumi, Lampung Utara, sekitar pukul 16.30 WIB tadi,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto dalam pesan singkatnya, Jumat (16/11/2012) sore.

Kedua tersangka ditangkap tanpa perlawanan setelah sempat buron sejak melakukan aksi kejamnya, Kamis (15/11/2012) di Toko Kasur Murah Jaya Makmur di Jalan Jatinegara Barat, RT 01 RW 06 Bali Mester, Jatinegara, Jakarta Timur.

Kedua pelaku merupakan eks karyawan toko tersebut. Berdasarkan keterangan dari saksi mata, pelaku diduga sakit hati setelah dipecat dan diusir akibat sering membuat keributan.

Rika dan putranya ditemukan tewas dalam keadaan mengenaskan dengan usus terburai. Para korban ditemukan oleh Daniel, suami Rika sekaligus ayah Benjamin. Di hari kejadian, Daniel sedang keluar rumah untuk membeli makanan. Saat kembali, ia justru menemukan keluarganya telah tergeletak tak bernyawa.

Hingga berita ini diturunkan, kedua pelaku dan anggota reserse masih berada dalam perjalanan pulang dari Lampung menuju Jakarta.

Dua orang pelaku pembunuhan sadis terhadap ibu hamil bernama Rika R Damayanti dan putranya, Benyamin Nataniel, di Jatinegara, Jakarta Timur, akhirnya ditangkap oleh polisi, Jumat (16/11/2012). Keluarga korban menuntut pelaku dihukum berat sesuai undang-undang.

“Kalau saya bilang anak cucu saya mati, nyawa harus dibalas nyawa. Tapi kan enggak begitu caranya. Kita serahkan saja ke polisi,” ujar Ali Suwandi, ayah Rika, kepada Kompas.com, Jumat.

Ali mengutuk peristiwa pembunuhan tersebut. Ia kesal karena selain membunuh anak dan cucunya dengan sadis, pelaku juga mencuri sejumlah harta milik korban. Harta yang diambil oleh pelaku itu meliputi uang tunai sebesar Rp 1,5 juta, dua unit ponsel Samsung dan Flexi, serta dompet berisi KTP, ATM dan dokumen penting lain.

Ali tak menyangka jika pelaku yang merupakan karyawan toko milik korban berbuat sesadis itu. Sekitar tiga bulan lalu, Ali mencari orang untuk dipekerjakan sebagai karyawan di toko kasur dan karpet Murah Jaya Makmur milik Rika dan suaminya Daniel. Ali kemudian meminta bantuan kepada Alfian, mantan karyawannya, untuk mencari orang yang tepat. Alfian kemudian merekomendasikan SR dan AS.

“Saya nanya sama Pian (Alfian), ‘Mereka itu orangnya gimana?’ Dia bilang baik anaknya. Tapi saya bilang harus suka kerja karena sehari di toko cuma dikasih Rp 30.000,” kata Ali.

Akibat merekrut kedua pelaku itu, Ali merasa bersalah karena dituduh turut bertanggung jawab atas kematian anak dan cucunya. Ali pun menyesal karena kedua orang itu telah menjemput nyawa anak dan cucunya dengan cara begitu sadis.

Kini jenazah anak serta cucunya tersebut masih disemayamkan di Rumah Duka Santo Carolus, Salemba, Jakarta Pusat. Keluarga korban masih akan melakukan koordinasi terkait pemakaman korban, apakah dengan kremasi atau dikubur.

Rika dan putranya ditemukan tewas bersimbah darah di kamar mandi toko kasur dan karpet Murah Jaya Makmur, Jalan Jatinegara Barat Nomor 39, RT 01 RW 06, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (15/11/2012) sore. Rika kena sabetan senjata tajam jenis golok di perut bagian kanan sehingga mengalami luka parah. Begitu juga dengan anaknya, yang mengalami luka sabet golok di perut, lengan, dan luka sobek di wajah.

pelanggaran ham orde baru

pelanggaran Ham Orde Baru merupakan Contoh Pelanggaran HAM di Indonesia yang sudah kita ketahui ada banyak sekali baik yang telah kita ketaui atau yang belum kita ketaui. Seperti halnya dengan Kontroversi G30S yang telah beredar luas di Indonesia. Sebuah sarasehan Generasi Muda Indonesia yang diselenggarakan di Univesitas Leuwen Belgia 23 September 2000 dengan tema ”Mawas Diri Peristiwa 1965: Sebuah Tinjauan Ulang Sejarah”, secara tegas menyimpulkan agar dalam memandang peristiwa G30S harus dibedakan antara peristiwa 1 Oktober dan sesudahnya, yaitu berupa pembantaian massal yang dikatakan tiada taranya dalam sejarah modern Indonesia, bahkan mungkin dunia, sampai hari ini.

Peritiwa inilah, simpul pertemuan itu, merupakan kenyataan gamblang yang pernah disaksikan banyak orang dan masih menjadi memoar kolektif sebagian mereka yang masih hidup. Hardoyo, seorang mantan anggota DPRGR/MPRS dari Fraksi Golongan Karya Muda, satu ide dengan hasil pertemuan Belgia. ”Biar adil mestinya langkah itu yang kita lakukan.” Mantan tahanan politik 1966-1979 ini kemudian bercerita tentang Pelanggaran Ham Orde Baru. “saya pernah mewawancarai seorang putera dari sepasang suami-isteri guru SD di sebuah kota di Jawa Tengah. Sang ayah yang anggota PGRI itu dibunuh awal November 1965. Sang ibu yang masih hamil tua sembilan bulan dibiarkan melahirkan putera terakhirnya, dan tiga hari setelah sang anak lahir ia diambil dari rumah sakit persalinan dan langsung dibunuh.”

Menurut pengakuan sang putera yang pada 1965 berusia 14 tahun, keluarga dari pelaku pembunuhan orang tuanya itu mengirim pengakuan bahwa mereka itu terpaksa melakukan pembunuhan karena diperintah atasannya. Sedangkan Ormas tertentu yang menggeroyok dan menangkap orang tuanya mengatakan bahwa mereka diperintah oleh pimpinannya karena jika tidak merekalah yang akan dibunuh. Pimpinannya itu kemudian mengakui bahwa mereka hanya meneruskan perintah yang berwajib. Hardoyo menambahkan: kemudian saya tanya, ”Apakah Anda menyimpan dendam?” Sang anak menjawab, ”Semula Ya.” Tapi setelah kami mempelajari masalahnya yang termasuk Pelanggaran Ham Orde Baru, dendam saya hilang. ”Mereka hanyalah pelaksana yang sebenarnya tak tahu menahu masalahnya.” Mereka, tambah Hardoyo, juga bagian dari korban sejarah dalam berbagai bentuk dan sisinya.

Bisa jadi memang benar, dalam soal G30S atau soal PKI pada umumnya, peran KKR kelak harus memilah secara tegas, pasca 1 Oktober versus sebelum 1 Oktober. Cribb mengatakan, pembantaian itu dilakukan dengan cara sederhana. ”Mereka menggunakan alat pisau atau golok,” urai Cribb. Tidak ada kamar gas seperti Nazi. Orang yang dieksekusi juga tidak dibawa ke tempat jauh sebelum dibantai. Biasanya mereka terbunuh di dekat rumahnya. Ciri lain, menurutnya, ”Kejadian itu biasanya malam.” Proses pembunuhan berlangsung cepat, hanya beberapa bulan. Nazi memerlukan waktu bertahun-tahun dan Khmer Merah melakukannya dalam tempo empat tahun.

Kisruh KPP HAM Trisakti dan Semanggi Akibat UU Tidak Jelas

Kekisruhan yang terjadi antara DPR dengan KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II adalah akibat dari tidak jelasnya aturan dalam UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Presiden, Komnas HAM, DPR, MA, dan Kejaksaan Agung harus segera duduk bersama untuk merumuskan mekanisme kerja dalam UU tersebut

UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tidak mengatur siapa yang berhak mengajukan permintaan pada DPR untuk mengusulkan pembentukan suatu pengadilan HAM ad hoc. Akibatnya, putusan DPR dapat bertentangan penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM.

Pasal 43 UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyatakan bahwa pembentukan peradilan HAM ad hoc dibentuk atas usul DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden. Namun, siapa yang berhak mengusulkan pada DPR tidak diatur dalam UU tersebut.

Demikian dikatakan oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara seusai diskusi “Kejahatan terhadap Kemanusiaan Berbasis Gender” yang diadakan oleh Komnas Perempuan (31/1).

Seperti saat ini, para perwira TNI-Polri menolak panggilan KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan II. Alasannya, hasil Pansus DPR telah menyatakan tidak terjadi pelanggaran berat HAM dalam peristiwa itu serta merekomendasikan agar kasus itu diadili di pengadilan militer.

Tidak bisa dihambat DPR

Menurut Hakim, walaupun ada keputusan pansus DPR seperti itu, penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas tidak bisa dihambat oleh DPR. Pasalnya berdasar Pasal 18 dan 19 UU No 26 tahun 2000, Komnaslah yang berhak melakukan penyelidikan.

“Walaupun ada putusan DPR, Komnas tetap bisa melakukan penyelidikan. Itu jelas diatur pada pasal 18 dan pasal 19 UU Pengadilan HAM,” ujar Hakim. Jadi, putusan DPR tidak mengikat Komnas.

Fungsi DPR, menurut Hakim, seharusnya hanya mengajukan usul ke presiden untuk membentuk pengadilan HAM dan bukan membahas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi. Bagaimana DPR bisa memutuskan terjadi pelanggaran HAM atau tidak, jika belum ada penyelidikan.

Menurut Hakim, secara logika saja, sebuah kasus yang diduga mengandung pelanggaran HAM berat diselidiki dahulu oleh komnas HAM. Setelah Komnas berpendapat ada pelanggaran HAM berat, baru dimintakan ke DPR untuk diusulkan ke pembentukan pengadilan HAM ad hoc.

“Saat ini, aturan mainnya tidak jelas. Siapapun dapat meminta DPR untuk mengusulkan pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Kalau ini tidak diatur akan repot,” ujar Hakim.

Ia mencontohkan jika kasus yang sedang diselidiki oleh Komnas dinyatakan oleh DPR bukan merupakan pelanggaran HAM berat. “Kan rusak jadinya penyelidikannya.Itu memberi dampak negatif terhadap impelementasi Undang-undang ini,” kata Hakim.

Karena UU tidak mengatur mengenai siapa yang berwenang mengajukan ke DPR, semestinya sebelum UU tersebut diberlakukan, lima institusi yang terkait, yaitu Komnas HAM, DPR, Kejaksaan Agung, MA dan Presiden, duduk bersama untuk mengatur mengenai hal tersebut.

Duduk bersama

Untuk mengatasi situasi yang amburadul ini, Hakim menyarankan agar Komnas, Kejaksaan, MA, DPR dan Presiden harus segera duduk bersama untuk merumuskan mekanisme kerja dalam rangka implementasi UU Pengadilan HAM. Misalnya, ditentukan bahwa DPR tidak boleh membahas sebelum penyelidikan Komnas selesai dilakukan.

Khusus untuk kasus Trisakti, Semanggi I dan II, setelah penyelidikan komnas HAM selesai, Hakim berpendapat Komnas dapat mengajukan lagi ke DPR untuk mengusulkan pembentukan pengadilan HAM ad hoc.

Walau sebelumnya DPR telah menyatakan tidak ada pelanggaran HAM berat, Hakim optimistis DPR masih bisa berubah pikiran. “Putusan itu bukan putusan yang tidak bisa berubah. DPR itu kan forum politik. Jadi jika dinamika politik menghendaki perubahan, DPR bisa berubah,” ujarnya.

Tentang putusan Pansus Trisakti, Hakim mencurigai ada bargain politik dalam proses di Pansus. Karena pada saat Pansus memutuskan hal itu, ada konflik antara DPR dengan presiden dimana peran tentara dan polisi menjadi sangat penting. Pasalnya jika tentara dan polisi pada saat itu loyal dan tidak “memberontak” terhadap presiden Gus Dur, maka para anggota DPR harus ditangkap sesuai instruksi.

Tragedi Trisakti

Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan, pada 12 Mei 1998, terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti di JakartaIndonesia serta puluhan lainnya luka.

Mereka yang tewas adalah Elang Mulia LesmanaHeri HertantoHafidin Royan, dan Hendriawan Sie. Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, leher, dan dada

Latar belakang dan kejadian

Ekonomi Indonesia mulai goyah pada awal 1998, yang terpengaruh oleh krisis finansial Asia. Mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke gedung DPR/MPR, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti.

Mereka melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju gedung DPR/MPR pada pukul 12.30. Namun aksi mereka dihambat oleh blokade dari Polri–militer datang kemudian. Beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri.

Akhirnya, pada pukul 17.15 para mahasiswa bergerak mundur, diikuti bergerak majunya aparat keamanan. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para mahasiswa panik dan bercerai berai, sebagian besar berlindung di universitas Trisakti. Namun aparat keamanan terus melakukan penembakan. Korban pun berjatuhan, dan dilarikan ke RS Sumber Waras.

Satuan pengamanan yang berada di lokasi pada saat itu adalah Brigade Mobil Kepolisian RI, Batalyon Kavaleri 9, Batalyon Infanteri 203, Artileri Pertahanan Udara KostradBatalyon Infanteri 202,Pasukan Anti Huru Hara Kodam seta Pasukan Bermotor. Mereka dilengkapi dengan tameng, gas air mataStyer, dan SS-1.

Pada pukul 20.00 dipastikan empat orang mahasiswa tewas tertembak dan satu orang dalam keadaan kritis. Meskipun pihak aparat keamanan membantah telah menggunakan peluru tajam, hasil otopsi menunjukkan kematian disebabkan peluru tajam. Hasil sementara diprediksi peluru tersebut hasil pantulan dari tanah peluru tajam untuk tembakan peringatan.

Rentang waktu

Peta situasi Trisakti pada 12 Mei, 1998

  • 10.30 -10.45
    • Aksi damai civitas akademika Universitas Trisakti yang bertempat di pelataran parkir depan gedung M (Gedung Syarif Thayeb) dimulai dengan pengumpulan segenap civitas Trisakti yang terdiri dari mahasiswa, dosen, pejabat fakultas dan universitas serta karyawan. Berjumlah sekitar 6000 orang di depan mimbar.
  • 10.45-11.00
    • Aksi mimbar bebas dimulai dengan diawali acara penurunan bendera setengah tiang yang diiringi lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan bersama oleh peserta mimbar bebas, kemudian dilanjutkan mengheningkan cipta sejenak sebagai tanda keprihatinan terhadap kondisi bangsa dan rakyat Indonesia sekarang ini.
  • 11.00-12.25
    • Aksi orasi serta mimbar bebas dilaksanakan dengan para pembicara baik dari dosen, karyawan maupun mahasiswa. Aksi/acara tersebut terus berjalan dengan baik dan lancar.
  • 12.25-12.30
    • Massa mulai memanas yang dipicu oleh kehadiran beberapa anggota aparat keamanan tepat di atas lokasi mimbar bebas (jalan layang) dan menuntut untuk turun (long march) ke jalan dengan tujuan menyampaikan aspirasinya ke anggota MPR/DPR. Kemudian massa menuju ke pintu gerbang arah Jl. Jend. S. Parman.
  • 12.30-12.40
    • Satgas mulai siaga penuh (berkonsentrasi dan melapis barisan depan pintu gerbang) dan mengatur massa untuk tertib dan berbaris serta memberikan himbauan untuk tetap tertib pada saat turun ke jalan.
  • 12.40-12.50
    • Pintu gerbang dibuka dan massa mulai berjalan keluar secara perlahan menuju Gedung MPR/DPR melewati kampus Untar.
  • 12.50-13.00
    • Long march mahasiswa terhadang tepat di depan pintu masuk kantor Walikota Jakarta Barat oleh barikade aparat dari kepolisian dengan tameng dan pentungan yang terdiri dua lapis barisan.
  • 13.00-13.20
    • Barisan satgas terdepan menahan massa, sementara beberapa wakil mahasiswa (Senat Mahasiswa Universitas Trisakti) melakukan negoisasi dengan pimpinan komando aparat (Dandim Jakarta Barat, Letkol (Inf) A Amril, dan Wakapolres Jakarta Barat). Sementara negoisasi berlangsung, massa terus berkeinginan untuk terus maju. Di lain pihak massa yang terus tertahan tak dapat dihadang oleh barisan satgas samping bergerak maju dari jalur sebelah kanan. Selain itu pula masyarakat mulai bergabung di samping long march.
  • 13.20-13.30
    • Tim negoisasi kembali dan menjelaskan hasil negoisasi di mana long march tidak diperbolehkan dengan alasan oleh kemungkinan terjadinya kemacetan lalu lintas dan dapat menimbulkan kerusakan. Mahasiswa kecewa karena mereka merasa aksinya tersebut merupakan aksi damai. Massa terus mendesak untuk maju. Dilain pihak pada saat yang hampir bersamaan datang tambahan aparat Pengendalian Massa (Dal-Mas) sejumlah 4 truk.
  • 13.30-14.00
    • Massa duduk. Lalu dilakukan aksi mimbar bebas spontan di jalan. Aksi damai mahasiswa berlangsung di depan bekas kantor Wali Kota Jakbar. Situasi tenang tanpa ketegangan antara aparat dan mahasiswa. Sementara rekan mahasiswi membagikan bunga mawar kepada barisan aparat. Sementara itu pula datang tambahan aparat dari Kodam Jaya dan satuan kepolisian lainnya.
  • 14.00-16.45
    • Negoisasi terus dilanjutkan dengan komandan (Dandim dan Kapolres) dengan pula dicari terobosan untuk menghubungi MPR/DPR. Sementara mimbar terus berjalan dengan diselingi pula teriakan yel-yel maupun nyanyian-nyanyian. Walaupun hujan turun massa tetap tak bergeming. Yang terjadi akhirnya hanya saling diam dan saling tunggu. Sedikit demi sedikit massa mulai berkurang dan menuju ke kampus.
    • Polisi memasang police line. Mahasiswa berjarak sekitar 15 meter dari garis tersebut.
  • 16.45-16.55
    • Wakil mahasiswa mengumumkan hasil negoisasi di mana hasil kesepakatan adalah baik aparat dan mahasiswa sama-sama mundur. Awalnya massa menolak tapi setelah dibujuk oleh Bapak Dekan FE dan Dekan FH Usakti, Adi Andojo SH, serta ketua SMUT massa mau bergerak mundur.
  • 16.55-17.00
    • Diadakan pembicaraan dengan aparat yang mengusulkan mahasiswa agar kembali ke dalam kampus. Mahasiswa bergerak masuk kampus dengan tenang. Mahasiswa menuntut agar pasukan yang berdiri berjajar mundur terlebih dahulu. Kapolres dan Dandim Jakbar memenuhi keinginan mahasiswa. Kapolres menyatakan rasa terima kasih karena mahasiswa sudah tertib. Mahasiswa kemudian membubarkan diri secara perlahan-lahan dan tertib ke kampus. Saat itu hujan turun dengan deras.
    • Mahasiswa bergerak mundur secara perlahan demikian pula aparat. Namun tiba-tiba seorang oknum yang bernama Mashud yang mengaku sebagai alumni (sebenarnya tidak tamat) berteriak dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor ke arah massa. Hal ini memancing massa untuk bergerak karena oknum tersebut dikira salah seorang anggota aparat yang menyamar.
  • 17.00-17.05
    • Oknum tersebut dikejar massa dan lari menuju barisan aparat sehingga massa mengejar ke barisan aparat tersebut. Hal ini menimbulkan ketegangan antara aparat dan massa mahasiswa. Pada saat petugas satgas, ketua SMUT serta Kepala kamtibpus Trisakti menahan massa dan meminta massa untuk mundur dan massa dapat dikendalikan untuk tenang. Kemudian Kepala Kamtibpus mengadakan negoisasi kembali dengan Dandim serta Kapolres agar masing-masing baik massa mahasiswa maupun aparat untuk sama-sama mundur.
  • 17.05-18.30
    • Ketika massa bergerak untuk mundur kembali ke dalam kampus, di antara barisan aparat ada yang meledek dan mentertawakan serta mengucapkan kata-kata kotor pada mahasiswa sehingga sebagian massa mahasiswa kembali berbalik arah. Tiga orang mahasiswa sempat terpancing dan bermaksud menyerang aparat keamanan tetapi dapat diredam oleh satgas mahasiswa Usakti.
    • Pada saat yang bersamaan barisan dari aparat langsung menyerang massa mahasiswa dengan tembakan dan pelemparan gas air mata sehingga massa mahasiswa panik dan berlarian menuju kampus. Pada saat kepanikan tersebut terjadi, aparat melakukan penembakan yang membabi buta, pelemparan gas air mata dihampir setiap sisi jalan, pemukulan dengan pentungan dan popor, penendangan dan penginjakkan, serta pelecehan seksual terhadap para mahasiswi. Termasuk Ketua SMUT yang berada di antara aparat dan massa mahasiswa tertembak oleh dua peluru karet dipinggang sebelah kanan.
    • Kemudian datang pasukan bermotor dengan memakai perlengkapan rompi yang bertuliskan URC mengejar mahasiswa sampai ke pintu gerbang kampus dan sebagian naik ke jembatan layang Grogol. Sementara aparat yang lainnya sambil lari mengejar massa mahasiswa, juga menangkap dan menganiaya beberapa mahasiswa dan mahasiswi lalu membiarkan begitu saja mahasiswa dan mahasiswi tergeletak di tengah jalan. Aksi penyerbuan aparat terus dilakukan dengan melepaskan tembakkan yang terarah ke depan gerbang Trisakti. Sementara aparat yang berada di atas jembatan layang mengarahkan tembakannya ke arah mahasiswa yang berlarian di dalam kampus.
    • Lalu sebagian aparat yang ada di bawah menyerbu dan merapat ke pintu gerbang dan membuat formasi siap menembak dua baris (jongkok dan berdiri) lalu menembak ke arah mahasiswa yang ada di dalam kampus. Dengan tembakan yang terarah tersebut mengakibatkan jatuhnya korban baik luka maupun meninggal dunia. Yang meninggal dunia seketika di dalam kampus tiga orang dan satu orang lainnya di rumah sakit beberapa orang dalam kondisi kritis. Sementara korban luka-luka dan jatuh akibat tembakan ada lima belas orang. Yang luka tersebut memerlukan perawatan intensif di rumah sakit.
    • Aparat terus menembaki dari luar. Puluhan gas air mata juga dilemparkan ke dalam kampus.
  • 18.30-19.00
    • Tembakan dari aparat mulai mereda, rekan-rekan mahasiswa mulai membantu mengevakuasi korban yang ditempatkan di beberapa tempat yang berbeda-beda menuju RS.
  • 19.00-19.30
    • Rekan mahasiswa kembali panik karena terlihat ada beberapa aparat berpakaian gelap di sekitar hutan (parkir utama) dan sniper (penembak jitu) di atas gedung yang masih dibangun. Mahasiswa berlarian kembali ke dalam ruang kuliah maupun ruang ormawa ataupun tempat-tempat yang dirasa aman seperti musholla dan dengan segera memadamkan lampu untuk sembunyi.
  • 19.30-20.00
    • Setelah melihat keadaan sedikit aman, mahasiswa mulai berani untuk keluar adari ruangan. Lalu terjadi dialog dengan Dekan FE untuk diminta kepastian pemulangan mereka ke rumah masing- masing. Terjadi negoisasi antara Dekan FE dengan Kol.Pol.Arthur Damanik, yang hasilnya bahwa mahasiswa dapat pulang dengan syarat pulang dengan cara keluar secara sedikit demi sedikit (per 5 orang). Mahasiswa dijamin akan pulang dengan aman.
  • 20.00-23.25
    • Walau masih dalam keadaan ketakutan dan trauma melihat rekannya yang jatuh korban, mahasiswa berangsur-angsur pulang.
    • Yang luka-luka berat segera dilarikan ke RS Sumber Waras. Jumpa pers oleh pimpinan universitas. Anggota Komnas HAM datang ke lokasi

Kasus HAM Papua Tidak Dibahas PBB

Jayapura : Meski di Papua sering diteriakkan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), namun dalam sidang umum PBB yang khusus membahas pelanggaran HAM di seluruh dunia pada Maret 2012 lalu tidak ada pembahasan mengenai masalah Papua. Hal itu diungkapkan Koordinator Faith-based Network on West Papua, Kristina Neubauer dalam sesi dialog saat peluncuran Laporan Internasional Tentang HAM di Papua Tahun 2010-2011, di Gedung Sophie, P3W, Padag Bulan, Sabtu (21/4).
Kristina menegaskan bahwa Ia mengikuti proses sidang yang merupakan agenda tetap PBB yang digelar kurang lebih tiga minggu di bulan Maret 2012 lalu dari awal hingga akhir. “Tidak satupun pembahasan tentang  Papua dalam sidang,” ungkapnya di depan sekitar 200 undangan dari berbagai komponen di Papua.
Dalam peluncuran yang menghadirkan tiga tokoh orang asli Papua, masing-masing Anggota DPRP, Ruben Magai, Tokoh Agama, Socratez Sofyan Yoman dan Anggota Komnas HAM Perwakilan Papua, Mathius Murib, Kristina menekankan bahwa kendala utama mengapa di luar negeri kurang ada respon terkait masalah Papua, adalah kurangnya data.
“Harus ada dokumentasi dan data-data lengkap. Mereka tidak mau cerita banyak. Fakta-fakta dalam bentuk data itu saja yang dibutuhkan,” ungkapnya.
Untuk itu Ia mengharapkan kepada semua pihak di Papua untuk sedapat mungkin mendokumentasikan dengan baik semua peristiwa yang terjadi. “Saya punya saran mulai saat ini kumpulkan data-data semua palanggaran HAM di Papua. Ini sangat penting,” tegasnya. Sedangkan Pdt. Socratez Sofyan Yoman menanggapi tentang laporan HAM tersebut sebagai satu yang ditunggu-tunggu. Dikatakan bahwa bicara tentang berbagai hal boleh, tapi hendaknya dibuat laporan. “Karena di dunia luar negeri itu budaya bacanya tinggi,” ungkapnya.
Ia juga menyatakan bahwa Papua saat ini menjadi incaran sejumlah negara besar di dunia, yang tentunya akan lebih mendukung Pemerintah Indonesia.  “Ada satu jalan yang bisa ditempuh. Hanya satu dan itu pasti didukung dunia luar, adalah dialog. Sehingga saya katakan bahwa Gereja sejak lama terus berupaya mendorong tercapainya dialog itu,” ungkapnya.
Ruben Magai yang menanggapi sejumlah pernyataan dari undangan terkait kinerjanya dalam menanggapi aspirasi orang Papua, seperti penolakan terhadap Otsus, dikatakan bahwa DPRP dalam posisi sebagai fasilitator saja.  “Yang punya kewenangan menjawab itu negara,” tegasnya.
Dan terkait aspirasi Otsus Gagal dan telah dikembalikan ke Jakarta, Ruben menduga bahwa Unit Percepatan Pembanguan Papua dan Papua Barat (UP4B) adalah satu jawabannya dari Pemerintah.
Persatuan pandangan bagi orang Papua, menurut Ruben itu sangat penting. Namun yang terjadi adalah banyak pandangan dan aspirasi yang muncul, dan masing-masing tidak ada yang mau mengalah.
“Konteksnya ini menunjukkan ke dunia bahwa kamu tidak bersatu. Karena ada yang bicara merdeka, ada yang mau referendum, ada yang dialog,” tegasnya.
dicontohkannya seperti saat digelar Kongres Rakyat Papua III, terjadi penolakan oleh kelompok OPM. “Kita mau taggapi binggung. Lebih baik kita diam,” lanjutnya.
Dipaparkan Kristina Neubauer dalam ringkasan isi laporannya mengatakan bahwa, laporan internasional tentang HAM di Papua Tahun 2010-2011 sendiri, adalah hasil kerjasama antara tiga lembaga HAM internasional dan Asian Human Rights Commision (AHRC).
Laporan tersebut, dikatakan bahwa sudah diluncurkan di dalam bahasa Inggris pada tanggal 2 November 2011 di Genewa, Swiss. Judul asli di dalam bahasa Inggris adalah “Human Rights in Papua 2010/11”.
Untuk peluncuran laporan HAM internasional di Genewa, Kedutaan Besar RI di PBB juga diundang hadir. Di dalam sebuah dialog dengan FBN serta LSM-LSM internasional lain, wakil dari pemerintah Indonesia sudah mengatakan sebagai respon terhadap laporan HAM internasional bahwa ‘Perlindungan HAM sudah menjadi salah satu prioritas dari pemerintah Indonesia. “Kami dari FBN sangat tidak setuju dengan statemen tersebut, karena perlindungan HAM belum menjadi prioritas Pemerintah Indonesia di Tanah Papua. Bahwa perlindungan HAM belum dijamin di tanah Papua dapat dibuktikan dengan laporan terbaru dari FBN,” ungkapnya.
Laporan HAM 2010/2011 tersebut, dikatakan adalah mendokumentasikan pelanggaran HAM dari aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya terhadap masyarakat asli Papua di tahun 2010/11.
“laporan ini tidak mencakupi semua pelanggaran HAM yang ada, karena banyak pelanggaran HAM di Papua masih terjadi dalam gelapan dan tidak dapat dilaporkan hingga saat ini,” ungkapnya.

 

Tujuh tahun perdamaian Aceh, tak ada satu pun pelanggaran HAM diadili.

 Memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) dunia hari ini, Senin 10 Desember 2012, puluhan aktivis di Banda Aceh menggelar aksi di Simpang Lima Banda Aceh mengenang para korban pelanggaran HAM. 

Mereka juga memamerkan foto-foto para korban pembunuhan yang hingga kini pelakunya belum diadili.

“Tujuh tahun perdamaian Aceh, tapi hingga hari ini belum ada satu pun kasus pelanggaran HAM selama perang di Aceh diadili, pemerintah abai. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh juga belum dilakukan hingga kini,” kata aktivis HAM di Aceh, Reza Idria, dalam orasinya.

Selain kasus pelanggaran HAM masa konflik, negara juga dinilai abai membendung aksi-aksi pelanggaran HAM yang terjadi saat ini. Pada 2012, terjadi sejumlah aksi penembakan pekerja asal Jawa di Aceh dan aksi pembunuhan dengan tuduhan menyebarkan aliran sesat.

“Negara sengaja membiarkan kasus-kasus pelanggaran HAM terus terjadi di tengah masyarakat. Bahkan, dalam beberapa kasus, negara mengamini tindak kekerasan,” kata Reza.

Untuk itu, para aktivis yang tergabung dalam Komite Aksi Peringatan Hari HAM di Aceh ini meminta agar DPR Aceh segera mengesahkan Qanun atau peraturan daerah tentang Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. Selain itu, mereka meminta aparat kepolisian berani menindak tegas kelompok-kelompok yang melakukan pelanggaran HAM di Aceh.

“Qanun KKR itu juga adalah amanah MoU Helsinki. Pembentukan KKR di Aceh lebih penting daripada pembentukan Wali Nanggroe dan Qanun Lambang serta Bendera Aceh,” ujarnya.

Selain berorasi dan memajang foto-foto korban pelanggaran HAM di Aceh, para aktivis HAM di Aceh juga menggelar pembacaan puisi dan teatrikal yang menggambarkan aksi kekejaman perang di Aceh.

Investigasi Kasus Pelanggaran HAM Masih Terkendala

JAKARTA-Kepolisian Negara RI (Polri) menyatakan investigasi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia masih menemui beberapa kendala.

Salah satunya ketika masyarakat memiliki tradisi untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mereka sendiri tanpa menempuh proses hukum.

“Misalnya dalam konflik komunal, ada yang setuju atau tidak setuju, mungkin mereka merasa ya sudahlah, sehingga masyarakat jadi tidak koperatif dalam memberikan keterangan kepada kepolisian,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Polisi Boy Rafli Amar di Jakarta, Senin (10/12).

Beberapa kasus kerusuhan yang terindikasi adanya pelanggaran HAM kerap terjadi di Indonesia dan menjadi perhatian berbagai kalangan.

Seperti, gangguan organisasi masyarakat pada Film Q Festival (2011), kekerasan geng motor ( 2012), pembubaran diskusi Irsyad Manji (2012), dan penyerangan kelompok Syiah di Sampang (2012) dan juga beberapa kasus bentrokan lainnya.

Dalam beberapa kasus, Boy mengatakan masyarakat memilih solusi sesuai kesepakatan masing-masing dengan “payung” adat yang mereka pegang teguh. Namun hal itu, kata Boy, memang menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat.

Hal ini, di satu sisi membantu Kepolisian meredakan suasana tegang, tapi menjadi ganjalan ketika penyelidikan proses hukum.

“Kadang saksi, atau pelaku yang terlibat malah memberi keterangan yang cenderung membela atau menutup-nutupi,” kata dia.

Boy mengakui investigasi mengenai beberapa kasus yang terindikasi pelanggaran HAM dapat dijadikan bahan kajian untuk mengantisipasi tindakan serupa pada masa yang akan datang.

Namun, tradisi dan cara yang dipilih masyarakat dalam konteks kasus kerusuhan komunal menjadi perhatian tersendiri bagi Kepolisian “Memang itu berpengaruh, tapi pengusutan secara hukum terus berjalan,” kata Boy.

Sejumlah aktivis termasuk Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendorong Kepolisian untuk membuat terobosan penting dalam mendorong profesionalisme dan akuntabilitas para aparatnya dalam menegakan keadilan dan pengusutan kasus pelanggaran HAM.

Namun, partisipasi masyarkat juga turut dibutuhkan dalam pengendalian agar tidak terjadinya pelanggaran HAM.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Otto Nur Abdullah mengatakan peran dari Polri sesuai konstitusi memiliki peran sentral dalam menjaga negara dan mengawal bangsa untuk mencegah segala pelanggaran HAM.

“Kenyataan di lapangan masih banyak yang intoleran, kemajemukan menjadi basis SARA yg menjadi mudah disulut, karena itu peran Polri sebagai amanah UUD 45 semakin sentral menjaga negara dan mengawal bangsa,” kata dia.

Polisi Pelaku Pelanggaran HAM Diprioritaskan Ditindak

SEMARANG,  – Ketua Komnas HAM Otto Nur Abdullah mengatakan, kasus pelanggaran dengan pelaku oknum polisi menjadi prioritas penyelesaian. Pasalnya, polisi menjadi representasi negara.

“Kasus-kasus (pelanggaran HAM) oleh polisi terjadi harian. Karena itu, kami bekerja sama dengan Polri yang sifatnya mencegah dan bukan menjadi pemadam kebakaran,” ujar Otto di Gedung Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Rabu (12/12).

Lantas disinggung apa yang menjadi pemicu kasus pelanggaran HAM dengan pelaku polisi, Otto mengatakan ada dua hal. Pertama transformasi militer ke polisi yang berjalan lamban menghasilkan konsekuensi tersendiri.

Satu contoh, lanjutnya, jika militer komandan berada di belakang tapi polisi justru komandannya harus berada di depan untuk mengontrol emosi pasukannya. “Kadang-kadang komandan polisi ini berada di belakang, karena itu cenderung terjadi benturan kekerasan,” ungkap ketua Komnas HAM yang baru dilantik November lalu.

Selanjutnya, pemicu kedua tergantung pada karakter masyarakat sipil dalam memperjuangkan aspirasi baik menggunakan cara kekerasan atau non kekerasan. Jika yang digunakan cara kekerasan, tentu berpotensi memancing emosi pihak kepolisian. “Kalau yang terjadi demikian dan komandan tidak berada di depan maka hal ini berbahaya bagi pasukan (polisi),” ungkap pegiat Forum Akademisi untuk Papua Damai itu.

Otto mengatakan, pemetaan titik-titik berpotensi konflik menjadi upaya preventif bersama. Hal itu sudah dicoba di Lampung di mana selain Desa Balinuraga ternyata masih banyak desa lainnya yang juga berpotensi konflik.

Adapun dalam penanganan konflik, Komnas HAM merekomendasikan Polri untuk menghindari pendekatan represif yang bukan saja rentan terhadap tindakan-tindakan pelanggaran HAM, tapi juga cenderung menutup pintu bagi proses rekonsiliasi damai.

Selanjutnya, Polri diminta untuk membangun kemampuan deteksi dini yang cerdas, menahan diri dari tindakan kekerasan dengan mengedepankan pendekatan persuasif. Selain itu aktif dalam perlindungan terhadap pihak-pihak yang menjadi korban kekerasan sosial.