Investigasi Kasus Pelanggaran HAM Masih Terkendala

JAKARTA-Kepolisian Negara RI (Polri) menyatakan investigasi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia masih menemui beberapa kendala.

Salah satunya ketika masyarakat memiliki tradisi untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mereka sendiri tanpa menempuh proses hukum.

“Misalnya dalam konflik komunal, ada yang setuju atau tidak setuju, mungkin mereka merasa ya sudahlah, sehingga masyarakat jadi tidak koperatif dalam memberikan keterangan kepada kepolisian,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Polisi Boy Rafli Amar di Jakarta, Senin (10/12).

Beberapa kasus kerusuhan yang terindikasi adanya pelanggaran HAM kerap terjadi di Indonesia dan menjadi perhatian berbagai kalangan.

Seperti, gangguan organisasi masyarakat pada Film Q Festival (2011), kekerasan geng motor ( 2012), pembubaran diskusi Irsyad Manji (2012), dan penyerangan kelompok Syiah di Sampang (2012) dan juga beberapa kasus bentrokan lainnya.

Dalam beberapa kasus, Boy mengatakan masyarakat memilih solusi sesuai kesepakatan masing-masing dengan “payung” adat yang mereka pegang teguh. Namun hal itu, kata Boy, memang menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat.

Hal ini, di satu sisi membantu Kepolisian meredakan suasana tegang, tapi menjadi ganjalan ketika penyelidikan proses hukum.

“Kadang saksi, atau pelaku yang terlibat malah memberi keterangan yang cenderung membela atau menutup-nutupi,” kata dia.

Boy mengakui investigasi mengenai beberapa kasus yang terindikasi pelanggaran HAM dapat dijadikan bahan kajian untuk mengantisipasi tindakan serupa pada masa yang akan datang.

Namun, tradisi dan cara yang dipilih masyarakat dalam konteks kasus kerusuhan komunal menjadi perhatian tersendiri bagi Kepolisian “Memang itu berpengaruh, tapi pengusutan secara hukum terus berjalan,” kata Boy.

Sejumlah aktivis termasuk Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendorong Kepolisian untuk membuat terobosan penting dalam mendorong profesionalisme dan akuntabilitas para aparatnya dalam menegakan keadilan dan pengusutan kasus pelanggaran HAM.

Namun, partisipasi masyarkat juga turut dibutuhkan dalam pengendalian agar tidak terjadinya pelanggaran HAM.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Otto Nur Abdullah mengatakan peran dari Polri sesuai konstitusi memiliki peran sentral dalam menjaga negara dan mengawal bangsa untuk mencegah segala pelanggaran HAM.

“Kenyataan di lapangan masih banyak yang intoleran, kemajemukan menjadi basis SARA yg menjadi mudah disulut, karena itu peran Polri sebagai amanah UUD 45 semakin sentral menjaga negara dan mengawal bangsa,” kata dia.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s