Kisruh KPP HAM Trisakti dan Semanggi Akibat UU Tidak Jelas

Kekisruhan yang terjadi antara DPR dengan KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II adalah akibat dari tidak jelasnya aturan dalam UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Presiden, Komnas HAM, DPR, MA, dan Kejaksaan Agung harus segera duduk bersama untuk merumuskan mekanisme kerja dalam UU tersebut

UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tidak mengatur siapa yang berhak mengajukan permintaan pada DPR untuk mengusulkan pembentukan suatu pengadilan HAM ad hoc. Akibatnya, putusan DPR dapat bertentangan penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM.

Pasal 43 UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyatakan bahwa pembentukan peradilan HAM ad hoc dibentuk atas usul DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden. Namun, siapa yang berhak mengusulkan pada DPR tidak diatur dalam UU tersebut.

Demikian dikatakan oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara seusai diskusi “Kejahatan terhadap Kemanusiaan Berbasis Gender” yang diadakan oleh Komnas Perempuan (31/1).

Seperti saat ini, para perwira TNI-Polri menolak panggilan KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan II. Alasannya, hasil Pansus DPR telah menyatakan tidak terjadi pelanggaran berat HAM dalam peristiwa itu serta merekomendasikan agar kasus itu diadili di pengadilan militer.

Tidak bisa dihambat DPR

Menurut Hakim, walaupun ada keputusan pansus DPR seperti itu, penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas tidak bisa dihambat oleh DPR. Pasalnya berdasar Pasal 18 dan 19 UU No 26 tahun 2000, Komnaslah yang berhak melakukan penyelidikan.

“Walaupun ada putusan DPR, Komnas tetap bisa melakukan penyelidikan. Itu jelas diatur pada pasal 18 dan pasal 19 UU Pengadilan HAM,” ujar Hakim. Jadi, putusan DPR tidak mengikat Komnas.

Fungsi DPR, menurut Hakim, seharusnya hanya mengajukan usul ke presiden untuk membentuk pengadilan HAM dan bukan membahas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi. Bagaimana DPR bisa memutuskan terjadi pelanggaran HAM atau tidak, jika belum ada penyelidikan.

Menurut Hakim, secara logika saja, sebuah kasus yang diduga mengandung pelanggaran HAM berat diselidiki dahulu oleh komnas HAM. Setelah Komnas berpendapat ada pelanggaran HAM berat, baru dimintakan ke DPR untuk diusulkan ke pembentukan pengadilan HAM ad hoc.

“Saat ini, aturan mainnya tidak jelas. Siapapun dapat meminta DPR untuk mengusulkan pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Kalau ini tidak diatur akan repot,” ujar Hakim.

Ia mencontohkan jika kasus yang sedang diselidiki oleh Komnas dinyatakan oleh DPR bukan merupakan pelanggaran HAM berat. “Kan rusak jadinya penyelidikannya.Itu memberi dampak negatif terhadap impelementasi Undang-undang ini,” kata Hakim.

Karena UU tidak mengatur mengenai siapa yang berwenang mengajukan ke DPR, semestinya sebelum UU tersebut diberlakukan, lima institusi yang terkait, yaitu Komnas HAM, DPR, Kejaksaan Agung, MA dan Presiden, duduk bersama untuk mengatur mengenai hal tersebut.

Duduk bersama

Untuk mengatasi situasi yang amburadul ini, Hakim menyarankan agar Komnas, Kejaksaan, MA, DPR dan Presiden harus segera duduk bersama untuk merumuskan mekanisme kerja dalam rangka implementasi UU Pengadilan HAM. Misalnya, ditentukan bahwa DPR tidak boleh membahas sebelum penyelidikan Komnas selesai dilakukan.

Khusus untuk kasus Trisakti, Semanggi I dan II, setelah penyelidikan komnas HAM selesai, Hakim berpendapat Komnas dapat mengajukan lagi ke DPR untuk mengusulkan pembentukan pengadilan HAM ad hoc.

Walau sebelumnya DPR telah menyatakan tidak ada pelanggaran HAM berat, Hakim optimistis DPR masih bisa berubah pikiran. “Putusan itu bukan putusan yang tidak bisa berubah. DPR itu kan forum politik. Jadi jika dinamika politik menghendaki perubahan, DPR bisa berubah,” ujarnya.

Tentang putusan Pansus Trisakti, Hakim mencurigai ada bargain politik dalam proses di Pansus. Karena pada saat Pansus memutuskan hal itu, ada konflik antara DPR dengan presiden dimana peran tentara dan polisi menjadi sangat penting. Pasalnya jika tentara dan polisi pada saat itu loyal dan tidak “memberontak” terhadap presiden Gus Dur, maka para anggota DPR harus ditangkap sesuai instruksi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s